Analisis RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 19 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 &  Pasal 6 UU ITE);

2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);

3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);

4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)

2. akses ilegal (Pasal 30);

3. intersepsi ilegal (Pasal 31)

4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE)

5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE)

6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE)

undang-undang Nomor 19 Mengenai Hak Cipta :

Menimbang:

a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Analisis RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE ini berguna untuk mengatur dan mengantisipasi penyalahgunaan internet dan memberikan perlindungan hukum dan transaksi elektronik.

Analisis Undang-undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta :

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, termasuk hak cipta. Hak cipta adalah hak atas kekayaan intelektual yang wajib di dapat oleh seseorang yg telah membuat suatu inovasi, agar inovasinya tidak di salah gunakan dan di kalim oleh orang lain maka sebaiknya yg pembuat mendaftarkan hasil karyanya. Akhir2 ini sering terjadi pelanggaran hak cipta contohnya seperti pembajakan software dengan harga yg murah namun kualitas baik, dengan pembajakan ini pelanngan lebih memilih menggunakan software murah maka pembuat akan merasa dirugikan karena hasil karyanya di curi oleh orang lain tanpa izin. Jika pembuat tidak mendaftarkan inovasinya maka pembuat tidak dapat menuntut ke pada siapa pun. Para pelaku pelanggaran hak cipta ini akan di denda dan paling berat dipenjarakan dengan kasus pelanggaran hak cipta.

Sumber :

http://desintharatnawardani.blogspot.com/2014/05/analisis-ruu-tentang-informasi-dan.html

http://putrihesa.blogspot.com/2014/05/ruu-tentang-informasi-dan-transaksi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

http://monstajam.blogspot.com/2013/05/undang-undang-no19-tahun-2002-tentang.html

http://helmiairan.wordpress.com/tag/kasus-hak-cipta/

http://stefanimariamagdalena.blogspot.com/2013/05/hak-cipta-dan-contoh-pelanggarannya.html